Memilih Pemimpin Di Tengah Skeptis

Gerbong Pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) sudah di ambang pintu, hanya tinggal menghitung hari, akan segera tiba. Pesta demokrasi ini akan digelar serentak di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara, yang akan diikuti oleh 25 kabupatan/kota. Dari beberapa daerah ini ada yang akhir masa jabatannya baru terjadi tahun 2016, akan tetapi berdasar arahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pergantian kepala daerah harus dilaksanakan dengan segera. Adapun ke-25 daerah ini yakni: Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Asahan, Toba Samosir, Sibolga, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasundutan, Pematang Siantar, Labuhan Batu, Simalungun, Tebing Tinggi, Mandailing Natal, Tanjungbalai, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, dan Karo, Nias Selatan, Nias, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara, dan Tapanuli Tengah.

Itu berarti Pemilukada episode 2015-2016 ini merupakan parade besar-besaran dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara. Walhasil, masyarakat (lagi-lagi) harus dihadapkan pada dua hal yaitu memilih calon kepala daerah yang tertera di surat suara atau memilih untuk tidak memilih. Bukankah perkara pilih memilih merupakan hal tersulit? Konon lagi harus memilih dan mempercayakan harapan pada sosok yang selama ini tak pernah terlihat batang hidungnya, tak pernah didengar peran baktinya untuk negara ini setidaknya di kampung sendiri.

Pertanyaannya, kenapa harus menggunakan sistem pemilihan? Bukankah dengan pemilu negara hanya akan menggelontorkan dana yang tak sedikit yang mana itu berarti pemborosan dan membuka celah untuk korupsi? Kenapa tidak dipilih saja pemimpin yang segala kebaikannya tertangkap jelas oleh mata, bukan pemimpin-pemimpin musiman bak jamur bersemi di musim hujan? Katakanlah calon-calon muka baru memiliki rekam jejak yang bersih, belum terjamah korupsi, tak tersentuh isu pornoaksi atau kasus amoral lainnya. Hanya saja realita berbicara bahwa godaan kala berkuasa sulit sekali dihindari. Ia tak pandang muka. Hingga para pemimpin terpilih yang tadinya mengemban amanah, acap tergelincir pada sisi yang salah.

Lagipula, jika ternyata memilih tidak memberikan jaminan atas kesejahteraan, tak ada perubahan, lantas kenapa harus memilih? Alih-alih sosok istiqomah dan bertanggungjawab, malah yang muncul adalah pejabat ndableg yang bisa membahayakan bangsa baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dan mengenai pemilu ini, fakta bahwa sebagian masyarakat merasa skeptis dan tak lagi menaruh minat untuk memilih. Malah mendengar kata pemilu saja membuat orang mendengus serta membalikkan muka, konon lagi meminta mereka untuk datang berbondong-bondong ke tempat pemilihan seraya menunggu dipanggil menuju bilik suara.

Membujuk masyarakat untuk berpartisipasi dan memilih calon pemimpin daerah tentu bukan perkara mudah. Melihat realita di lapangan bahwa pemilu, pilkada, pemilukada, apapun namnya, dianggap belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Korupsi semakin menjadi-jadi walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih tegak berdiri, kemiskinan masih menjadi sahabat, sistem pendidikan masih amburadul, sarana dan prasarana daerah belum dapat dinikmati sepenuhnya.

Memang, ada beberapa orang di gambar kertas suara itu sudah dikenal masyarakat sehingga membuat mereka ikhlas menjatuhkan pilihan. Namun sebagian lagi masih samar-samar serta sisanya abstein alias berada di golongan apatis dan apolitis. Mereka ini, dua golongan inilah merasa menjadi korban demokrasi, sebab berkali-kali dikecewakan oleh pemenang pemilu.

Namun apa hendak dikata. Saat ini mau atau tidak mau, muak atau tidak muak, pemilu adalah sesuatu yang mesti. Ibarat makan nasi, bilamana perut berhenti mengkonsumsi makanan utama negeri ini, maka lemaslah segala sendi. Dan begitu pulalah demokrasi. Suatu sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan bagi siapapun tanpa tebang pilih. Suatu sistem yang menjamin hak warganya untuk dicalonkan dan mencalonkan, namun “pada akhirnya hanya jadi permainan para konsumen dan politik. Seperti sebuah medan perang para lobbyist untuk kepentingan spesifik yang terpisah-pisah,” ujar mendiang Vaclac Havel, Presiden pertama Cekoslovakia di tengah gelisahnya pada wajah demokrasi yang juga turut mengantarnya menduduki kursi kekuasaan. Kendati demikian, pantas atau tak pantas, layak atau tak layak, lain perkara. Sebab ini zaman reformasi di mana demokrasi sebagai bingkainya.

Lalu siapa tak gembira hidup di alam demikian? Sementara masih ada negara yang warganya diam dan akur-akur sahaja sebab pemerintah sudah memilihkan yang terbaik. Pemerintah negara tersebut telah mendesign kebutuhan rakyatnya. Kalaupun ada protes, pasti sekedar berbisik. Warga tak leluasa dan tak terbiasa bicara di ruang publik.

Namun cobalah tuan-tuan bayangkan. Kalau dipikir-pikir, betapa mulianya para kontestan politik tersebut. Ketika orang antri mendaftar jadi penyanyi, berbondong-bondong menjadi pengusaha, jauh-jauh merantau sampai ke luar negeri demi sebarang titel akademi, sementara calon-calon kepala daerah tadi rela mengucurkan dana, keringat, waktu dan tenaga demi cita-cita luhur mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Menanggalkan ‘pakaian pribadi’ demi panggilan tugas suci. Suatu tekad yang tak boleh diragukan. Lagipula jauh-jauh hari mereka sudah menyadari, jika kelak terpilih mereka akan khianat atau berperangai lancung, maka hotel prodeo siap menampung.

Terlepas dari hal tersebut, maka, mengambil peranan sebagai penentu demokrasi, menggunakan hak sebagai warga negara untuk memilih pemimpinnnya, tetap dirasa perlu. Analoginya, saat kita bisa membuang duit demi memilih idol favorit dalam kontes putri-putrian dan olah vokal, mengapa pada periode paling menentukan ini kita tak hendak sedikit berpayah-payah melangkahkan kaki ke bilik suara? Nasionalisme macam apa itu

Sejatinya, rakyat tidak boleh menggantungkan seluruh hidupnya pada pemerintah sebab pemerintah bukan penentu nasib yang absolut. Akan tetapi, sebagai pemimpin yang lolos lewat proses demokrasi, tentu ia akan memikul tugas besar, seperti fokus terhadap kesejahteraan rakyat, menepati janji atau kontrak politik serta menjalankan program-program yang telah diteriakkan semasa kampanye. Karena bagaimanapun, seseorang yang berasal dari rakyat, pantang berjarak dengan rakyat, sebab ia mengemban amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, pantau, cermati dan pahamilah wakil anda dari sekarang, sebab kita tak sedang bermain dadu, yang mana setiap pemain harus pasrah nasibnya diundi dengan angka. Kita sedang menghadapi pemilu, di mana harus memilih, mencoblos, kemudian meletakkan kepercayaan pada sosok berintegritas, layak, cerdas, capable, serta qualified untuk membawa perahu ke jalur yang tepat agar tak karam. Kajilah baik-baik mengapa harus memilih. Tanya hati lalu tentukan seobjektif mungkin, pada sosok seperti apa dan bagaimanakah harus kita letakkan sebuah pilihan, agar tak terombang ambing di masa depan. Quidquid agis, prudenter agas, (apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan bijak).

Tulisan ini dimuat di Waspada Online pada tanggal 30 May 2015:

http://waspada.co.id/artikel-pembaca/memilih-pemimpin-di-tengah-skeptis/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s